Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI: Ganti Rugi Atas Hilangnya Benda dalam Perjanjian Penitipan

Jika benda titipan tersebut hilang atau musnah, maka pemilik berhak menuntut penggantian senilai harga benda yang hilang tersebut.

Dalam interaksi modern, perjanjian penitipan benda dapat terlihat dalam bentuk kendaraan bermotor yang diletakan pada parkiran perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya. Bisa juga, bentuknya berupa penitipan benda bergerak lain, seperti helm atau tas di supermarket.

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

Syarat Materiil dan Formil Surat Wasiat

Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang dikenal sebagai KUH Perdata, semasa hidupnya seorang pewaris dapat menyatakan apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dalam suatu surat wasiat atau testamen. Surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari pewaris.

Pasal 874 KUH Perdata menyebutkan:

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DAPAT DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA

Pada Pasal 74 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

PEMANGGILAN RUPS HANYA MELALUI SURAT KABAR TETAP SAH SACARA HUKUM

Pengambilan suatu keputusan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Pernyataam Keputusan Rapat
2. Sirkuler
3. Rapat

PERUSAHAAN DAPAT MELAKUKAN PHK KARENA ALASAN TIDAK MEMENUHI TARGET APABILA TELAH DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA ATAU PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena alasan pekerja melakukan pelanggaran, salah satunya dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Oleh sebab itu, harus dilakukan pengaturan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yg mengharuskan pekerja mencapai target kerja.