Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Kedudukan Hukum Purchase Order dalam Gugatan Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1268 KUHPerdata, kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan syarat tangguh, tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menunda pelaksanaannya.

Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata, perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Secara praktis, perjanjian adalah terdapatnya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pelaksanaan perjanjian, wajib memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, antara lain kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat objek perjanjian dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan (klausul halal).

Yurisprudensi Terhadap Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama perkawinan melalui putusan-putusannya. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 2691 K/Pdt/1996 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu yurisprudensi sebagaimana termuat dalam buku berjudul Yurisprudensi Mahkamah Agung 1998.

Putusan dengan klasifikasi jual beli tanah tersebut diputus oleh J. Djohansyah, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yaitu, H. Toton Suprapto, S.H., dan Asma Samik Ibrahim, S.H., pada 18 September 1998.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Petuk Bukan Tanda Bukti Kepemilikan Atas Tanah

Diperlukan pendaftaran tanah, guna dapatkan sertifikat hak atas tanah dan diakui kekuatan pembuktiannya atas penguasaan atau kepemilikan suatu tanah.

Sengketa kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah, antar warga negara yang berujung penyelesaian hukum secara litigasi, tidak semuanya didasarkan sertifikat hak atas tanah. Masih terdapat beberapa pihak, yang bersengketa didasarkan hak-hak lama, yang belum didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari kantor pertanahan, guna mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Larangan Hibah Berlebihan dan Diluar Kemampuan Pemberinya

Hampir setiap aktivitas manusia modern, tidak terlepas dari hubungan keperdataan antarsubjek hukum. Salah satu bentuk aktivitas keperdataan, adalah pemberian hibah, baik yang dilakukan di dalam atau luar keluarga. 

Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI: Ganti Rugi Atas Hilangnya Benda dalam Perjanjian Penitipan

Jika benda titipan tersebut hilang atau musnah, maka pemilik berhak menuntut penggantian senilai harga benda yang hilang tersebut.

Dalam interaksi modern, perjanjian penitipan benda dapat terlihat dalam bentuk kendaraan bermotor yang diletakan pada parkiran perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya. Bisa juga, bentuknya berupa penitipan benda bergerak lain, seperti helm atau tas di supermarket.