SUATU OBYEK TANAH DAPAT DIBEBANI LEBIH DARI SATU HAK TANGGUNGAN

Pada pasal 5 UU Hak Tanggungan (UU HT) menyatakan bahwa:

“atas suatu objek tanah dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan untuk menjamin lebih dari satu utang.”

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM

Proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa (lastgeving) kepada pihak lain. Namun, dalam proses peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan dengan kuasa mutlak.

HAK DAN STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

PEMBELI BERITIKAD BURUK DALAM JUAL-BELI TANAH TIDAK DILINDUNGI HUKUM

Syarat formil dalam jual beli hak atas tanah adalah meliputi formalitas
transaksi jual beli tersebut. Formalitas ini meliputi akta yang menjadi bukti
perjanjian jual beli serta Pejabat yang Berwenang membuat aktanya. Dalam
rangka pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas
tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.
Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan atau berkualifikasi sebagai
akta otentik.

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING

Pada Pasal 130 ayat (3) HIR menyatakan bahwa Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup Upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan ini sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-undang sendiri menegaskan, bahwa terhadapanya tidak bisa diajukan banding.