PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN DASAR SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM

Proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa (lastgeving) kepada pihak lain. Namun, dalam proses peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan dengan kuasa mutlak.

HAK DAN STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

ASET SUAMI DAPAT DIAJUKAN EKSEKUSI KE PENGADILAN SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 5. Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan:

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, ataupun gugatan tersendiri”

PEMBELI BERITIKAD BURUK DALAM JUAL-BELI TANAH TIDAK DILINDUNGI HUKUM

Syarat formil dalam jual beli hak atas tanah adalah meliputi formalitas
transaksi jual beli tersebut. Formalitas ini meliputi akta yang menjadi bukti
perjanjian jual beli serta Pejabat yang Berwenang membuat aktanya. Dalam
rangka pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas
tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.
Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan atau berkualifikasi sebagai
akta otentik.

PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING

Pada Pasal 130 ayat (3) HIR menyatakan bahwa Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup Upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan ini sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-undang sendiri menegaskan, bahwa terhadapanya tidak bisa diajukan banding.